Wakil Ketua Presidium FPII Noven Saputera,S.H: Pernyataan Wakil Walikota Serang Bentuk Upaya Pembungkaman Kebebasan Pers
Terlebih Didalam Viideo tersebut ada di sebutkan tips cara mengatasi wartawan bodrex, dan jangan takut karena saat diminta wawancara, wartawan harus menunjukan kartu A, B dan C ...,.
Baca Juga:
Noven dengan geram menilai pernyataan Wakil Walikota Serang tersebut tidak lain suatu upaya pembungkaman terhadap kebebasan pers dan keterbukaan informasi publik, Selasa (11/6/2025).
Lanjutnya, sebelum anda membuat pernyataan tersebut seharusnya anda Bapak Wakil Walikota Serang belajar terlebih dahulu tentang Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, dimana semua warga negara termasuk wartawan memiliki Hak untuk mendapatkan dan menyebarluaskan informasi secara bebas dan bertanggung jawab.
Kalau Benar, kenapa kalian takut, justru dalam wawancara tersebut bisa menjadi suatu klarifikasi terkait isu dan bisa juga sebagai edukasi untuk masyarakat.
Apalagi yang anda sebutkan wartawan harus menunjukan Kartu A,B dan C, anda pikir merk batu baterai ABC, bicara yang jelas dalam video agar tidak menuai konflik, lalu kalau masyarakat biasa harus menunjukan kartu apa alau mereka mau bertanya... ? Anda sebagai publik figur pemerintahan seharusnya memberikan contoh yang baik dan ucapkan kata-kata yang lugas dan bisa dimengerti dan dipahami secara keseluruhan oleh masyarakat, jangan cuma sekedar buat konten dan sensasi agar viral di sosial media. Janganlah mencari sensasi tapi berkreasi mewujudkan sistem pemerintahan yang efisien, efektif, akuntabel, dan bebas dari praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme)
Jangan malah sibuk mengkotak-kotakan insan pers, kami ini profesi wartawan yang memiliki tugas pokok sebagai sosial kontrol bukan toko obat yang jual bodrex, atau mungkin anda yang takut nanti makan obat bodrex karena kepusingan, bingung kehabisan kata-kata dalam menanggapi pertanyaan dari wartawan terkait isu-isu yang beredar di seputaran pemerintah khususnya di wilayah hukum Serang Banten.
Terutama setiap Tahun Ajaran Baru dalam penerimaan siswa baru pasti ada saja terdengar isu-isu seperti kuota titipan, beli kursi dan jalur belakang, Apakah itu yang di takutkan ? Sehingga kami wartawan harus di kriminalisasi seperti ini.
Kami Organisasi Pers Forum Pers Independent Indonesia (;FPII) mengecam keras dan mengingatkan Wakil Walikota Serang jangan membuat pernyataan yang tidak etis dan menyebarkan kebencian terhadap insan pers, karena pernyataan ini memperkuat pentingnya ruang demokrasi dan kebebasan pers sebagai pilar dalam sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Editor: Sigalingging
Sumber : Presidium FPII
