DPRD Kota Pekanbaru Gelar Rapat Paripurna Pengesahan APBD-P 2024 dan APBD 2025

Rapat paripurna tersebut, dipimpin Ketua DPRD Pekanbaru Muhammad Sabarudi didampingi tiga Wakil Ketua DPRD di antaranya Ginda Burnama, Tengku Azwendi Fajri dan Novrizal.

Baca Juga:

• Hadiri Rapat Paripurna Peringatan HUT ke-60 Kabupaten Inhil, Abdul Wahid Komitmen Tuntaskan Sejumlah Persoalan Dasar di Inhil
• Pidato Pengantar Nota Keuangan dan Rancangan APBD 2025, Pj Gubernur: Anggaran Untuk Rakyat Harus Tepat Sasaran
• DPRD Kota Pekanbaru Gelar Rapat Paripurna Pelantikan Pimpinan Dewan 2024-2029

Rapat turut dihadiri Anggota DPRD, PJ Walikota Pekanbaru Risnandar Mahiwa, Sedako Pekanbaru Indra Pomi Nasution, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Pekanbaru.

Pj Walikota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pekanbaru terkait penandatanganan MoU terkait KUA-PPAS Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.

Setelah melaksanakan Rapat Banggar, acara dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan bersama (MoU) KUA-PPAS Anggaran 2025 antara DPRD Pekanbaru dan Pemerintah Kota Pekanbaru.

"Anggaran belanja yang disiapkan untuk APBD 2025 nanti sebanyak Rp 3,022 Triliun. Ini akan berlanjut sampai penetapan APBD yang akan dilakukan oleh anggota DPRD yang baru, yang akan dilantik 6 September nanti," ujarnya.

Ia membeberkan, upaya ini dilakukan untuk memastikan kecukupan fiskal pejabat daerah Pekanbaru yang terpilih.

"Ini akan disesuaikan dengan visi misi kepala daerah yang terpilih, dimana kita akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tanggal 27 November nantinya," jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Muhammad Sabarudi menjelaskan persoalan banjir dan jalan rusak tetap menjadi prioritas pada APBD 2025.

"Prioritas kami tetap kepada pekerjaan rumah (PR) kota Pekanbaru, seperti banjir, jalan rusak, sampah. Kalau yang lain kan sudah menjadi mandatory (kewajiban) seperti kesehatan, pendidikan, gaji pegawai, dan lain-lain," jelasnya.

Ditanyai mengenai kelanjutan dari beasiswa Pemko di tahun 2025, Sabarudi menjawab program ini akan tetap dilanjutkan.

"Untuk UHC, Dokter On Call, tetap lanjut, apalagi Beasiswa Pemko, 2025 masih ada. Kami DPRD Kota akan terus mendukung program pemerintah Kota Pekanbaru selagi itu dapat memberikan dampak yang positif, terutama bagi masyarakat," sebutnya.

Tidak lupa, Pj Wali Kota Risnandar menyampaikan apresiasi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Pekanbaru khususnya Banggar yang terus menggesa proses pembahasan dan pengesahan APBD-P 2024 dan APBD 2025.

"Sehingga pembahasan yang dilakukan menghasilkan komitmen bersama berupa persetujuan untuk penetapan perubahan APBD tahun 2024 dan APBD 2025 yang dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat," ujarnya.

Mengenai APBD-P 2024, Risnandar menjelaskan bahwa aspek kebijakan tetap mengacu pada nota kesepakatan tentang kebijakan umum perubahan anggaran tahun anggaran 2024 dan nota kesepakatan perubahan prioritas plafon anggaran sementara.

Dimana proses penyusunan perubahan anggaran APBD tahun 2024 telah mengalami perubahan yang signifikan dan mendasar, baik terhadap struktur maupun sistem pengelolaan keuangan di seluruh Indonesia.

"Sehingga dalam proses penyusunan KUA PPAS perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah sampai menjadi rancangan perubahan APBD tahun 2024 membutuhkan persepsi dan pemahaman yang sama," paparnya.

Risnandar juga menyebutkan Pemko Pekanbaru telah melakukan rasionalisasi dan realokasi anggaran di OPD. Namun untuk program-progam prioritas masih tetap dilaksanakan terutama program-program yang menyentuh langsung kepada masyarakat.

Kemudian untuk APBD 2025, lanjut Risnandar, aspek kebijakan juga mengacu pada nota kesepakatan tentang kebijakan umum anggaran tahun anggaran 2025 dan nota kesepakatan prioritas plafon anggaran sementara.

Menurutnya, penyusunan APBD 2025 telah mengalami perubahan yang signifikan dan mendasar baik terhadap struktur APBD, maupun terhadap sistem pengelolaan keuangan. Hal itu tentu tak terlepas dari kerja keras, upaya yang sungguh-sungguh dan komitmen yang kuat dari seluruh unsur pemerintah dan didukung oleh seluruh komponen masyarakat.

Di samping itu, peran serta lembaga-lembaga pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara seperti BPK, BPKP dan Inspektorat diperlukan untuk terus mengawasi perencanaan dan penggunaan anggaran daerah agar lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berdaya guna.

"Untuk itu atas nama Pemerintah Kota Pekanbaru, kami menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada unsur Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah bersedia melaksanakan pengkajian dan pembahasan secara objektif dan mendalam terkait Ranperda Perubahan APBD 2024 dan APBD 2025," tuturnya.

Editor: Sigalingging