Pengamat Apresiasi Kebijakan Gubernur Riau Abdul Wahid Ciptakan Pendidikan Bermutu di Riau

Prof. Dr. Reno Renaldi menerangkan, dengan semakin mahalnya biaya yang harus ditanggung oleh orang tua, terutama dalam kegiatan perpisahan dan studi tour, kebijakan ini hadir sebagai solusi yang sangat dibutuhkan dan diharapkan oleh orang tua murid terlebih dengan kondisi perekonomian yang kurang stabil.

Baca Juga:

• Sarat Masalah, BEM se-Riau Kritisi SPMB SMA/SMK Tahun 2025 di Provinsi Riau
• Hari Anak Nasional 2025, Abdul Wahid: Berikan Ruang yang Layak, Aman, dan Membahagiakan Bagi Anak
• Edukasi Pelajar Sejak Dini, Ditlantas Polda Riau Gelar Police Go To School

"Tujuan utama dari kebijakan ini tentunyauntuk memastikan bahwa pendidikan tidak menjadi beban finansial yang berat bagi keluarga siswa. Dalam konteks ini, kebijakan ini tidak hanya relevan, tetapi juga sangat mendalam, karena memperhatikan aspek kesejahteraan orang tua," katanya, Selasa (13/5/25).

Reno Renaldi melanjutkan, lebih jauh lagi, kebijakan Gubri Abdul Wahid ini menunjukkan komitmen pemerintah Provinsi Riau dalam menciptakan pendidikan yang lebih merata dan berkeadilan.

Kata dia, dengan adanya larangan terhadap penyelenggaraan perpisahan yang mewah, Gubernur Riau juga mengingatkan semua pihak bahwa pendidikan harus menjadi hak yang dapat diakses oleh semua orang, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan kemampuan finansial.

"Kebijakan ini juga memberi sinyal bahwa pendidikan di Riau harus terfokus pada pengembangan akademik dan karakter siswa baik secara soft skill maupun hard skills, bukan pada kemewahan acara seremonial yang bisa membebani orang tua," ucapnya.

Prof. Dr. Reno Renaldi menambahkan, langkah tegas Gubernur Riau yang diambil dengan memberikan sanksi kepada sekolah yang melanggar aturan ini menunjukkan komitmen serius bahwa Pemerintah Provinsi Riau tidak main-main dalam menegakkan kebijakan ini.

Pengamat Pendidikan Riau menyebutkan, pencopotan kepala sekolah bagi yang membangkang merupakan bentuk keseriusan yang patut diapresiasi.

"Meskipun Gubernur tidak memiliki kewenangan langsung terhadap sekolah swasta, upaya untuk mengimbau dan mengingatkan mereka agar mengikuti aturan yang sama menunjukkan konsistensi dan keinginan untuk menciptakan kesetaraan dalam sistem pendidikan," sebut dia.

Terakhir, Prof. Dr. Reno Renaldi menuturkan kebijakan ini tidak hanya melindungi kepentingan orang tua, namun juga memastikan bahwa pendidikan di Provinsi Riau dapat berjalan dengan lebih adil dan berkeadilan.

Dengan adanya peraturan yang jelas dan tegas, diharapkan kedepannya tidak ada siswa yang terhambat dalam melanjutkan pendidikannya hanya karena faktor biaya.

"Dan seluruh pihak bisa fokus pada kualitas pendidikan yang sebenarnya," tutupnya.

Editor: Sigalingging