Komitmen Jaga Kondusivitas, Gubri Abdul Wahid Minta APH Tindak Tegas Semua Kegiatan Premanisme

Menurut Abdul Wahid, premanisme merupakan salah satu faktor yang dapat mengganggu kondusivitas wilayah. Kondisi tersebut, jika dibiarkan, tidak hanya meresahkan masyarakat, tetapi juga berpotensi menurunkan minat investor untuk menanamkan modal di Riau. Oleh karena itu, ia menilai pemberantasan premanisme adalah langkah penting yang harus segera dilakukan secara menyeluruh.

Baca Juga:

• Bersama APH, Lapas Kuningan Tegaskan Komitmen Bebas Halinar Melalui Razia Gabungan
• Komitmen Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Lapas Pekanbaru Intensifkan Razia Kamar Hunian Warga Binaan
• Komitmen Jamin Kelayakan Kehidupan Masyarakat Kurang Mampu, Abdul Wahid Serahkan Bantuan Rumah Layak Huni

"Saya menyambut baik atas gerakan memberantas premanisme. Karena ini penting untuk menjaga kondusivitas di lingkungan masyarakat, pergerakan ekonomi dan investasi," ujarnya kepada Tim Media Center usai menghadiri kegiatan Halalbihalal bersama Majelis Ulama Indonesia di Gedung Daerah Balai Serindit, Jum'at (16/5/2025).

Pemerintah Provinsi Riau memandang bahwa keamanan merupakan fondasi utama dalam mendukung suksesnya pembangunan di berbagai sektor. Abdul Wahid menyebutkan bahwa kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas akan terwujud apabila situasi keamanan dapat terjaga dengan baik. Maka dari itu, segala bentuk gangguan, termasuk aksi premanisme, tidak bisa ditoleransi.

"Salah satu penentu sukses atau tidaknya pembangunan itu adalah orang (Masyarakat) merasa nyaman. Sementara kenyamanan itu tercipta apabila ada kemanan. Keamanan ini terkadang bisa terganggu akibat ulah dari premanisme," terangnya.

Sebagai bagian dari upaya konkret, Pemerintah Provinsi Riau telah menjalin kerja sama dengan aparat penegak hukum (APH) untuk menindak tegas para pelaku premanisme. Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat penegakan hukum di lapangan, sekaligus memberi efek jera bagi pelaku yang kerap meresahkan masyarakat.

"Saya mendukung penuh upaya pemberantasan premanisme ini, kita bersama Pak Kapolda dan Pak Danrem bersatu dalam rangka menciptakan keamanan di masyarakat," katanya.

Abdul Wahid menyampaikan bahwa pemberantasan premanisme tidak hanya penting untuk sektor keamanan, tetapi juga berdampak langsung pada perekonomian daerah. Kondisi wilayah yang aman dan tertib akan meningkatkan daya tarik Riau sebagai destinasi investasi yang potensial bagi pelaku usaha, baik dari dalam maupun luar negeri.

Menurutnya, lingkungan yang bebas dari premanisme juga dinilai akan memperkuat stabilitas sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan terciptanya rasa aman, warga dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan tenang, termasuk dalam hal pendidikan, pekerjaan, dan usaha.

Pemerintah daerah, lanjut Abdul Wahid, akan terus memantau dan menindaklanjuti segala laporan masyarakat terkait aksi premanisme di berbagai wilayah. Respons cepat dari aparat dan sinergi antarinstansi akan menjadi kunci dalam menekan angka kriminalitas serta menjaga nama baik Riau sebagai daerah yang ramah dan aman.

"Saya minta aparat penegak hukum untuk menindak tegas semua kegiatan premanisme. Kita tidak mau premanisme menjadi salah satu penghalang tumbuhnya perekonomian dan investasi di Riau," tegas Wahid.

Dengan komitmen kuat dari pemerintah dan dukungan masyarakat, Gubernur Riau optimistis bahwa Provinsi Riau dapat terbebas dari premanisme. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketertiban lingkungan serta melaporkan setiap tindakan yang mengarah pada kekerasan dan intimidasi demi menciptakan Riau yang aman, damai, dan sejahtera.

Editor: Sigalingging