Berpotensi Menghambat Proses Pemeriksaan, Forwadik Riau Desak Plt Gubernur Nonaktifkan Kepsek SMA Negeri 1 Pekanbaru

Gerbangnegerinews.com, Pekanbaru/Riau -Ketua Forum Wartawan Pendidikan (Forwadik) Riau, Munazlen Nazir, mendesak Plt Gubernur Riau S F Hariyanto segera menerbitkan surat keputusan penonaktifan sementara Kepala SMA Negeri 1 Pekanbaru, Dra. Baini M.Pd, yang saat ini sedang dalam proses pemeriksaan oleh Inspektorat Provinsi Riau terkait dugaan pungutan liar sebesar Rp320 ribu per siswa.

Baca Juga:

• Jelang Idul Adha 1447 H, Distankan Kota Pekanbaru Intensif Lakukan Pemeriksaan Kesehatan Hewan
• Forwadik Riau Minta Kasus Pungli dan Gratifikasi 13 Kepsek di Kampar Dibuka ke Publik
• Polda Riau Selidiki Dugaan Pungli dan Korupsi Kades Sontang Dengan Melakukan Pemeriksaan Saksi-saksi

Desakan ini merujuk pada preseden yang telah dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi Riau pada Oktober 2025, di mana Kepala SMK Negeri 3 Pekanbaru Mairustuti langsung dinonaktifkan melalui SK No. KPTS.1092/2025 saat sedang dalam proses pemeriksaan dugaan pungli dan pelanggaran disiplin. Bahkan Gubernur Riau saat itu secara tegas memerintahkan penonaktifan agar pemeriksaan berjalan lancar tanpa hambatan .

"Jika Kepsek SMK 3 dinonaktifkan saat sedang diperiksa, mengapa Kepsek SMA 1 yang juga sedang disidik Inspektorat justru dibiarkan tetap menjabat? Ini ketidakadilan dan ketidakkonsistenan kebijakan yang sangat mencolok," tegas Munazlen Nazir, Senin (14/9/2026).

Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Riau terhadap SMA 1 Pekanbaru terkait dugaan pungutan berkedok kegiatan Bela Negara dan psikotes sebesar Rp320 ribu per siswa dikonfirmasi langsung oleh penyidik Inspektorat Dikky pada Kamis (10/9/2026). Kabid SMA Disdik Riau Beni Febrianto juga membenarkan pungutan tersebut tidak disetujui pihaknya.

Forwadik menilai keberadaan Kepsek yang sedang disidik tetap menjabat berpotensi menghambat proses pemeriksaan, mengintimidasi saksi, serta mempengaruhi transparansi hasil penyelidikan.

"Penonaktifan sementara bukan berarti bersalah, melainkan langkah administratif agar pemeriksaan berjalan objektif. Ini sudah menjadi standar yang diterapkan pada kasus SMK 3 tahun lalu. Mengapa harus berbeda perlakuan untuk SMA 1?" tambah Munazlen.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Riau Erisman Yahya yang menandatangani penonaktifan Kepsek SMK 3 tahun lalu, hingga saat ini belum memberikan tanggapan terkait nasib Kepsek SMA 1 Pekanbaru.

Forwadik meminta Gubernur Riau segera mengambil keputusan tegas, tanpa menunggu hasil akhir pemeriksaan, demi menjaga kredibilitas pengawasan dan keadilan bagi seluruh pihak.

Forwadik

Editor: Sigalingging